Nasional

Pergerakan Masyarakat dari Jakarta menuju Luar Daerah Makin Meningkat meski Ada Imbauan Tak Mudik

Arus pergerakan masyarakat dari DKI Jakarta ke luar daerah masih terus berlangsung dan malah kian bertambah. Dikutip dari tayangan YouTube KompasTV, sejumlah ruas jalan di Cirebon, Jawa Barat, dipenuhi oleh pengendara motor dengan barang bawaan berlebih seperti layaknya pemudik, Sabtu (4/4/2020). Disinyalir, para pengendara tersebut merupakan warga Ibu Kota yang akan pulang ke kampung halamannya.

Sementara itu, di Pekalongan juga dilaporkan terdapat peningkatan masyarakat yang datang dari Jakarta dan kota kota besar lainnya. Hal ini terjadi di tengah gencarnya imbauan yang diberikan pemerintah agar masyarakat tidak mudik demi menekan risiko penyebaran wabah Virus Corona. Diketahui, Jakarta kini telah menjadi episentrum penyebaran Covid 19 dengan kasus positif terbanyak di Indonesia, yang mencapai 1.071 orang.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan upaya upaya untuk menekan pergerakan masyarakat tersebut yang dapat berpotensi menularkan Virus Corona ke daerah daerah lainnya. Dalam patauan KompasTV, sejumlah kendaraan roda dua telah memasuki Simpang Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam. Terlihat dari pelat nomor kendaraan para pengendara tersebut, kebanyakan dari mereka bukan berasal dari Cirebon.

Sejumlah pengendara ini berasal dan Kota Jakarta dan bergerak menuju ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sementara itu, hingga Jumat malam, para pemudik juga dilaporkan terus berdatangan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Para pemudik tersebut kemudian diperiksa di posko Gugus Tugas yang telah dipersiapkan dan dicek suhu tubuh maupun kondisinya.

Petugas juga menyemprotkan disinfektan pada mobil mobil pemudik, dan mendata identitas masyarakat yang datang. Para pemudik yang suhu tubuhnya mencapai 38 derajat akan diminta untuk beristirahat sementara waktu. Untuk mengurangi risiko penularan Virus Corona, pendatang juga diminta agar mengisolasi diri terlebih dahulu selama 14 hari.

Wahyuningsih, seorang pemudik asal Jakarta menuturkan bahwa ia telah mendapat imbauan singgah ke posko Gugus Tugas Covid 19, untuk didata dan diperiksa sebelum memasuki Kota Pekalongan. "Nanti kalau pulang suruh mampir ke Posko Siwalan biar disemprot gitu," ujar Wahyuningsih. "Dari Jakarta mau pulang ke Pekalongan," jelasnya saat ditanya mengenai asal dan tujuanperjalanannya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa cemas terhadap mobilitas masyarakat dari Jakarta ke luar daerah yang dapat meningkatkan potensi penyebaran Virus Corona. Meskipun untuk menanggulangi penyebaran Virus Corona tersebut, Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan berbagai aturan dan larangan terkait pencegahan penularan Covid 19 di masyarakat. Sejak awal bulan Maret, pemprov telah meliburkan sejumlah sekolah, mempekerjakan aparat sipil di rumah, mengurangi operasional kendaraan umum, dan lain lain.

Dalam sebuah rapat terbatas melalui panggilan video yang diunggah KompasTV, Kamis (2/4/2020), Anies menyampaikan kekhawatirannya tersebut pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Kami terus terang khawatir mengenai pergerakan orang dari Jakarta ke luar dari kawasan Jakarta," ujar Anies. Anies lalu menyampaikan karena adanya kekhawatiran tersebut, pihaknya telah menutup terminal antar kota dan sejumlah kendaraan umum.

"Karena itu senin kemarin, kami mengeluarkan surat untuk menutup Terminal Antar Kota, kemudian bus antar kota, lalu juga kendaraan umum antar kota untuk dihentikan," jelas Anies. Ia mengatakan hal tersebut patut menjadi pertimbangan pemerintah pusat, karena potensi penyebaran virus dari warga Jakarta ke daerah daerah lain sangat tinggi. Menanggapi hal tersebut Ma'ruf Amin mengingatkan akan adanya konsekuensi yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta apabila penutupan terminal dan pelarangan angkutan antra kota tersebut diberlakukan.

"Tentu kalau orang ini bisa dihambat, tentu ada konsekuensi konsekuensi lain, seperti misalnya bantuan untuk mereka bila tidak pulang, berati bebannya ada pada DKI," kata Ma'ruf. Anies membenarkan hal tersebut, ia kemudian mengungkapkan mengenai kesulitan pemprov DKI untuk mendata mana saja masyarakat yang membutuhkan bantuan. "Tantangan utama kita selama ini karena kelompok rentan miskin ini tidak semuanya berstatus KTP Jakarta," jelas Anies.

"Yang kedua karena selama ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah maka dia tidak tercatat di dalam kementerian dan pemprov sebagai penerima bantuang, sehingga pada saat seperti ini harus memulai dari awal," tandasnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like

Load More