Nasional

KPK Sita Sejumlah Dokumen Geledah Kantor DPRD Tulungagung

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Senin (17/2/2020). Penggeledahan dilakukan terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018 yang menjerat eks Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan berlangsung dari siang.

Hingga malam ini, imbuhnya penggeledahan masih berjalan. "Hari ini penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor DPRD Tulungagung dan sampai malam hari ini masih dalam proses penggeledahan," ungkap Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/2/2020). Kata Ali, sejauh ini tim KPK baru menyita dokumen dari kantor DPRD Tulungagung.

Namun, ia urung membeberkan dokumen yang dimaksud. "Ada beberapa dokumen yang diamankan tapi karena ini masih proses berjalan kami tidak bisa menyampaikan lebih detail lagi dokumen apa dan sejauh mana dokumen yang sudah didapatkan ada berapa dan lain sebagainya," katanya. Diberitakan Surya.co.id, sekurangnya enam orang dari KPK menggeledah kantor DPRD Tulungagung, Senin (17/2/2020) siang.

Mereka datang menggunakan empat mobil Toyota Inova warna hitam. Namun saat penggeledahan, seluruh anggota DPRD Tulungagung tidak ada di kantor. Informasi dari Sekretariat Dewan, mereka tengah melakukan kunjungan kerja (kunker), ke Bandung dan Jakarta.

Para anggota dewan ini berangkat Senin pagi, sebelum tim dari KPK datang. Salah satu Wakil Ketua Dewan, Asmungi mengatakan, Komisi C dimana dirinya berada tengah Kunker ke Kementerian Kesehatan. "Kami sedang konsultasi masalah rencana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Puskesmas Puskesmas yang ada di Tulungagung," terang Asmungi lewat sambungan telepon.

Namun Asmungi mengaku tidak tahu kemana Kunker tiga komisi lainnya. Sebab hanya sekretariat dewan yang tahu jadwal masing masing komisi. Asmungi baru mendapat kabar penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.

"Tahunya setelah kami di Jakarta, ada yang mengabari KPK datang," ujar Asmungi. Namun Asmungi memastikan, para anggota dewan bukan menghindari KPK. Sebab kegiatan kunker ini sudah diagendakan dalam rencana kerja.

Sebelumnya tim dari KPK sempat masuk ke ruang aspirasi yang ada disamping ruangan Sekretaris Dewan, Budi Fatahilah. Tidak lama kemudian tiga orang masuk ke ruang kerja Budi, sedangkan tiga orang lainnya masuk ke ruang unsur pimpinan dewan. Setelah kegiatan ini terendus wartawan, gerbang dalam yang ke arah ruangan ketua dewan ditutup dan dijaga polisi dengan senjata laras panjang.

Penetapan mantan Ketua DPC PDIP itu seiring pengembangan perkara dari dugaan suap kepada eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018. Supriyono diduga menerima uang setidaknya sebesar Rp4,88 miliar dalam kurun waktu 2015 2018 dari Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung. Uang yang diterima dari Syahri dan kawan kawan tersebut diduga sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan.

Dalam persidangan, terungkap pula adanya uang yang diberikan kepada Supriyono untuk biaya unduh anggaran Bantuan Provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik DAU, DAK, maupun Banprov yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Adapun dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar. Rinciannya, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014 2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014 2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. Atas dugaan tersebut, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like

Load More