Nasional

Ini Komentar Pakar Pendidikan hingga Anggota DPR Mendikbud Nadiem Makarim akan Hapus UN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, tengah mengkaji wacana penghapusan Ujian Nasional (UN). Wacana inipun mendapat respons beragam dari masyarakat, termasuk para pakar pendidikan. Kepala Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan Universitas Sebelas Maret (UNS), M Furqon Hidayatullah, yakin MenteriNadiem akan bisa merealisasikannya di tahun 2020.

Menurutnya, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam urusan menghapus UN SD di era pemerintahanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu, SBY menghapus UN SD lewatketentuan itu tertuang dalam PP 32/2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Furqon melanjutkan, jika nantinya ada gejolak yang timbul atas munculnya wacana tersebut, Pemerintah Indonesia lewatMendikbud bisa menjelaskan kepada masyarakat secara detail kebijakan tersebut.

"Ada gejolak harus segera dikonsep dalam program, menjadi pembelajaran yang seharusnya," katanya. Furqon menilai, adanya UN membuat mata pelajaran (mapel) yang diberikan kepada peserta didik menjadi berkasta (berkelas). Ia mencontohkan, ketika beberapa bulan mendekati UN, sekolah sekolah memberikan porsi kepada mapel yang di UN kan, sepertimemberikan kelas tambahan kepada peserta didik.

"Kalau modelnya di UN, ini bulan tertentu yang lain (mapel non UN) ditinggalkan." "Yang difokusmapel yang di UN saja," tegasnya. Furqon menilai, ditiadakannya UN membuatsemua mapel yang ada harus dihargai dan mendapat porsi yang sama tanpa membeda bedakan.

Ini juga membuat peserta didik bisa belajar tentang hal yang sama. "Tidak ada yang diunggulkan mata pelajaran, mengingat mata pelajaran sama pentingnya," tutupnya. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamalmenyebut pihaknya menyambut baik wacanaMendikbudtersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara'Sapa Indonesia Akhir Pekan'yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV ,Sabtu (30/11/2019). Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh. "Saya melihat ini adalah kesempatanuntukmelakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaanUNBKini sendiri," ujarnya. Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasaantara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru. "Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza. Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBKbukanlahsolusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. "Karena ada ketimpangan ini, keberadaanUNBKsendiritidak memberikanjawaban baikterhadapkualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut. "Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkanSDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya. Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaanUNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak." "Jadi artinya ketika bicaratentang pemerataan, SDM, sarana prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like

Load More