Nasional

Direktur Keuangan PT AP II yang Terjerat OTT KPK Pernah Diperiksa dalam Kasus e-KTP

Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP; Persero) II Andra Y Agussalam menjadi satu dari lima orang yang diamankan KPK pada Rabu malam. Ia bersama direksi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI; Perser) melakukan suap terkait proyek yang dikerjakan oleh PT INTI dan PT AP II. Nama Andra Y Agussalam tidak asing di KPK. Andra pernah diperiksa oleh KPK saat masih menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero), periode 2008 2015.

Pada 2014, dia diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. PT Len Industri merupakan perusahaan BUMN yang menggarap bagian AFIS dari proyek e KTP. Perusahaan ini berada di bawah PNRI selaku pemimpin konsorsium yang memenangkan tender proyek. Belakangan terungkap dalam persidangan ada sejumlah orang terlibat membancak proyek bernilai trilunan rupiah itu.

Nama Andra Y Agussalam juga disebut dalam sidang mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto. Dalam kesaksian sidang, Andra bersama direksi PT Len Industri lainnya ketika itu, yakni Direktur Pemasaran yang kemudian menjadi Direktur Utama PT Len Industri Abraham Mose, Kepala Divisi Pengembangan Usaha Agus Iswanto dan Direktur Teknologi dan Industri Darman Mappangara masing masing menerima Rp 1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing masing Rp1 miliar. Tak hanya itu, Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri mendapat uang sejumlah Rp 2 miliar.

Mengutip dari laman resmi PT AP II, Andra Y Agussalam diangkat menjadi Direktur di PT AP II berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN pada 15 Januari 2015. Sebelumnya, pria kelahiran Jakarta, 24 Maret 1964 itu menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero) pada 2008 – 2015. Andra juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway pads 2002 – 2008, Komisaris PT Centris Multipersada Pratama Tbk. (CMPP) (1995 2001), Wakil Presiden PT Sigma Batara Securities (1993 1995), Manager PT Muji Asta Consultant (1991 1993) dan Staff Officer Bank Rakyat Indonesia (BRI) New York, Amerika Serikat (1990 1991). Andra mengenyam pendidikan di Doctorandus in Accountary, Universitas Brawijaya, Malang (1982 1987). Kemudian ia mengambil gelar magister di Southern New Hampshire University, Manchester, Amerika Serikat.

Dilihat dari laman elhkpn.kpk.go.id, Andra Y Agussalam kali terakhir melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 31 Juli 2018 untuk pelaporan periode 2017. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya itu, Andra menyampaikan mempunyai harta dan kekayaan dengan total Rp28.664.804.499 atau Rp28,6 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp 8 miliar dibandingkan LHKPN yang laporkannya pada 4 November 2015. Saat itu, Andra mengklaim memiliki harta Rp 20.518.328.653 dan 171.090 Dolar AS.

Peningkatan harta Andra ini disebabkan bertambahnya jumlah bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya. Dalam LHKPN terakhirnya, Andra mengaku memiliki dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat serta sebidang tanah dan bangunan lainnya di Bogor, dengan nilai Rp 20,89 miliar. Sementara pada LHKPN 2015, Andra mengaku memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Jakarta dan Bogor dengan total senilai Rp 15.169.093.375. Dia juga melaporkan mempunyai empat unit mobil, terdiri dari satu unit mobil Toyota Alphard, satu unit Mercedes Benz E 400, satu unit Honda Jazz, dan satu unit Mazda 2.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) Tbk Andra Agussalam sebagai tersangka penerima suap. Andra diduga menerima suap sebesar SGD96.700dari staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) (Persero) Taswin Nur. Alhasil, Taswin yang merupakan orang kepercayaan pejabat utama PT INTI ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dilaksanakan oleh PT INTI Tahun 2019.

Penetapan dua tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (31/7) hingga Kamis (1/8). Saat OTT, KPK mengamankan tiga orang di Jakarta, yakni Andra Agussalam, TaswinNur, dan supir berinisial END. Kemudian empat orang datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta setelah diminta oleh tim penyidik. Mereka adalah supir berinisial DIN, Executive General Manager Divisi Airport Maintenance AP II Marzuki Battung, Direktur PT APP Wisnu Raharjo, dan staf PT INTI Tedy Simanjuntak.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, tim KPK mendapatkan informasi akan terjadi penyerahan uang dari Taswin Nur ke END pada Rabumalam, 31 Juli 2019. Setelah penyerahan uang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, imbuhnya, tim mengamankan Taswin dan END pada Rabu, 31 Juli 2019 pukul 21.00 WIB. Dari END, timmengamankan uang sebesar SGD96.700. Keduanya kemudian dibawa ke Gedung MerahPutih KPK. "Sekitar pukul 21.30 WIB, DIN datang ke Gedung Merah Putih KPK sesuai permintaan tim KPK," ujar Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Selanjutnya kata Basaria, tim kemudian bergerak ke rumah Andra Agussalam dan mengamankan Andra di rumahnya sekitar pukul 22.00 WIB. KPK kemudian membawa Andra kekantor KPK. Esoknya, Kamis, 1 Agustus 2019, lanjut Basaria, pada pukul 09.00 WIB, Wisnu Raharjo dan Marzuki Battung datang berturut turutke Gedung Merah Putih KPK sesuai permintaan tim KPK. "Selanjutnya, pukul 15.00 TSI(Tedy Simanjuntak)memenuhi permintaan KPK untuk datang ke tim dan kemudiandibawa ke Gedung KPK," pungkas Basaria.

Sebagai penerima suap, Andra Agussalam disangkakan melanggar Pasal 12 hurufa atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like

Load More